Panti Wangka (Societet Concordia)

            Societeit Concordia (sekarang Panti Wangka) adalah gedung pertemuan bagi orang-orang Belanda di Pangkalpinang, terletak di kawasan “civic centre”, atau berada pada bagian dari wilayah kota yang secara spasial menjadi pusat berbagai macam kegiatan masyarakat penghuninya (Kostov, 1992:80-81). Gedung Societeit Concordia didirikan pada masa residen Bangka, A.J.N. Engelenberg (memerintah pada tahun 1913-1918 Masehi), ketika ibukota keresidenan Bangka mulai dipindahkan dari Kota Muntok ke Kota Pangkalpinang pada tanggal       3 September 1913 Masehi. Gedung Societeit Concordia secara geografis terletak di sisi Utara resident straat (sekarang jalan Merdeka) dan berada pada sisi sebelah Barat Wilhelmina Park (sekarang Tamansari).

Societeit Concordia awalnya digunakan sebagai tempat berkumpulnya ambtenar-ambtenar goebernemen(pegawai-pegawai tinggi pemerintah) dan pejabat-pejabat perusahaan BTW (Banka Tin Winning), para perwira tinggi militer, para pengusaha dan orang-orang kaya Belanda untuk berkumpul bersama, berekreasi, makan-makan, mendengarkan musik dan hiburan serta kesenian.Selain bertemu di Societeit Concordia, orang-orang Belanda juga sering berkumpul di Restoran Kutub Utara (Noordpool) yang terletak di antara Bioskop Aurora atau Bioskop Surya (tahun 1920 Masehi) dengan Pasar Mambo di kawasan Gang Singapur.Pemerintah Hindia Belanda memang mengklasifikasi masyarakat di negeri jajahannya atas orang Kulit Putih sebagai warganegara kelas satu, orang Timur asing (Cina, Arab dan India) sebagai warganegara kelas dua dan orang-orang pribumi sebagai masyarakat kelas yang terakhir. Klasifikasi masyarakat juga berlaku bagi status sosial dan tempat berkumpulnya masyarakat. Di samping orang Belanda memiliki tempat berkumpul tersendiri, orang-orang Cina sebagai orang Timur Asing dan warga kelas dua, juga memiliki tempat berkumpul tersendiri yaitu di gedung Hebe atau kemudian menjadi Bioskop Banteng(tertulis ROC (Republic Of China), tahun ke 6 atau tahun 1917 Masehi).

Sebagaimana Gedung Merdeka yang dulunya bernama Societeit Concordia di Jalan Asia Afrika, Bandung sebagai tempat berlangsungnya Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika (tahun 1955 Masehi) yang melahirkan gerakan Non Blok, gedung Panti Wangka Pangkalpinang yang dulunya bernama Societeit Concordia, juga lebih awal telah digunakan sebagai tempat pelaksanaan Konferensi Federal Pangkalpinangpada tanggal 1-12 Oktober 1946 Masehi. Konferensi Federal Pangkalpinang dilaksanakan sebagai kelanjutan dari konferensi federal yang dilaksanakan di Malino,satu kota kecil di Sulawesi Selatanpada tanggal 15-25 Juli 1946 Masehi. Konferensi-konferensi federal digagas oleh Dr. H.J.van Mook, Wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda dalam rangka membentuk negara-negara federal yang merupakan Uni Indonesia-Belanda. Pada saat konferensi Malino di Sulawesi Selatan, Bangka Belitung sebagai satu daerah yang diduduki oleh Belanda juga mengirimkan utusannya sebagai peserta. Dipilihnya Pangkalpinang sebagai tuan rumah pelaksanaan konferensi karena pemerintahHindia Belanda ingin menjadikan daerah-daerah di luar pulau Jawa dan di luar pulau Sumatera sebagai basis kekuatannya. Konferensi ini bertujuan untuk penyatuan pendapat antara golongan-golongan minoritas yang ada di Indonesia untuk mendukung pemerintah Hindia Belanda. Golongan-golongan minoritas tersebut adalah orang-orang Indo-Eropa, Arab, Cina, Jepang dan India.

Konferensi Pangkalpinang yang dilaksanakan di Societeit Concordia diikuti sejumlah    80 orang delegasi dari sekitar 15 daerah pendudukan Belanda (Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Riau, Sulawesi Selatan, Minahasa, Menado, Bali, Lombok, Timor, Sangihe-Talaud, Maluku Utara, Maluku Selatan dan Papua. Konferensi ini kurang disambut oleh masyarakat Bangka dan disertai dengan ketidakjelasan sikap etnis Cina yang tinggal di Pulau Bangka. Ketidakjelasan sikap orang-orang Cina dikarenakan keseganan mereka terhadap perjuangan kaum republik (kaum Republiken) dan traumanya orang Cina di pulau Bangka terhadap perlakuan dan kekerasan Pemerintah Hindia Belanda dalam menumpas pemberontakan orang-orang Cina di pulau Jawa (pembunuhan massal terhadap orang-orang Cina di pulau Jawa pada tahun 1946-1948 Masehi).

Dari sisi politis delegasi etnis Cina di pulau Bangka tidak memberikan usulan yang berarti, mereka hanya mengusulkan tentang bantuan dan subsidi pendidikan terhadap sekolah Tiong Hoa Hwe Koan (THHK) yang didirikan Kuo Min Tang (KMT) (Pinyin: Zhongguo Guomindang) pada sekitar awal abad ke-20 di Pangkalpinang berjumlah sekitar 6 (enam) Tiong Hoa Hwe Koan (THHK) dan 1 (satu) HCS (Hollands-Chinese School). Delegasi etnis Cina juga mengajukan usulan terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, dan perbaikan sistem perdagangan. Kaum Republiken di pulau Bangka sangat menentang Konferensi Pangkalpinang karena konferensi ini merupakan strategi dan upaya H.J. van Mook, Wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan Pemimpin NICA(Netherland Indies Civil Administration) untuk membentuk negara Federal Bangka Belitung dan Riau dalam negara Indonesia Serikat yang merupakan Uni Indonesia-Belanda. Terpilih pada waktu Konferensi Pangkalpinang sebagai pimpinan, seorang dokter bernama Liem Tjai Lie, salah seorang dokter di Dinas Kesehatan Rakyat Bangka (DKR di sisi Timur SMA Negeri 1 Pangkalpinang).

Setelah perundingan Linggajati pada tanggal 10 November 1946 yang salah satu isi butirnya adalah Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia- Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya, kemudian dalam rangka membentuk Negara Indonesia Serikat tersebut, Pemerintah Hindia Belanda membentuk Bangka Raad (Dewan Bangka Sementara) dengan Surat Keputusan tanggal 10 Desember 1946 Nomor 8 (STBL. 1946 Nomor 38) yang ditandatangani oleh Guvernemen General Nederlanshe Indie. Keputusan ini menjadikan pulau Bangka suatu daerah otonom. Dewan Bangka Sementara ini merupakan lembaga pemerintah tertinggi di bidang otonomi. Sebagai ketua Dewan Bangka Sementara diangkatlah Masyarif Datuk Bendaharo Lelo yang didampingi seorang sekretaris yaitu Saleh Achmad. Dewan ini beranggotakan 25 orang yang terdiri dari 14 orang Indonesia, 9 orang Tionghoa serta 2 orang bangsa Belanda. Dari 14 anggota orang Indonesia, 13 orang dipilih dan           1 orang diangkat oleh residen, kemudian dari 9 anggota orang Tionghoa, 8 orang dipilih dan           1 orang diangkat oleh residen. Dari 2 anggota orang bangsa Belanda, 1 orang diangkat masyarakat dan 1 orang diangkat oleh residen. Kemudian dengan Surat Keputusan Lt. Guverneur General Nederlandshe Indie tanggal 12 Juli 1947 Nomor 7 (STBL. 1947 Nomor 123) Dewan Bangka Sementara ditetapkan sebagai Dewan Bangka dan ketuanya tetap dipegang oleh Masyarif Datuk Bendaharo Lelo.

Setelah pelaksanaan Konferensi Pangkalpinang diadakan Konferensi Denpasar di Bali pada tanggal 24 Desember 1946. Konferensi ini berhasil melahirkan Negara Indonesia Timur (NIT). Upaya Pemerintah Belanda untuk membentuk negara-negara federal terus diupayakan,dalam bulan Januari tahun 1948 dengan Surat Keputusan Lt.Guverneur General Nederlandshe Indie Nomor 4 (STBL. 1948 Nomor 123) tanggal 23 Januari 1948, Dewan Bangka, Dewan Belitung dan Dewan Riau bergabung menjadi BABIRI yang kemudian akan dijadikan salah satu Negara Federal dalam Uni Indonesia-Belanda. Kemudian pada tanggal 29 Mei 1948 dilaksanakan Konferensi Bandung yang diikuti oleh 3 orang utusan dari pulau Bangka yaitu Masyarif Datuk Bendaharo Lelo, Se Siong Men, dan Joesoef Rasidi, Konferensi Bandung ini menyepakati berdirinya BFO (Bijeenkomst Voor Federal Overleg) yaitu satu Badan Permusyawaratan Federal yang beranggotakan wakil-wakil dari Negara Federal bentukan Pemerintah Belanda dan diharapkan juga nantinya Republik Indonesia juga ikut bergabung di dalamnya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa konferensi ini berhasil membentuk BFO dan gagal mempengaruhi kaum republik dan rakyat untuk mendirikan Negara Bangka Belitung dan Riau, karena semangat nasionalisme dan patriotisme masyarakat Bangka khususnya warga Pangkalpinang.

Upaya Belanda membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) berhasil dilaksanakan dengan ditandatanganinya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal 14 Desember 1949 dan berdasarkan konstitusi ini negara berbentuk federasi dan meliputi seluruh daerah Indonesia yaitu daerah bersama meliputi daerah-daerah seperti Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara dan Kalimantan Timur. Daerah yang disebutkan di atas merupakan satuan-satuan kenegaraan yang tegak sendiri disamping Negara Republik Indonesia, kemudian negara-negara Federal bentukan Belanda serta daerah-daerah Indonesia selebihnya yang bukan daerah-daerah bagian. Upacara penandatanganan piagam Konstitusi RIS dilaksanakan di Pegangsaan Timur 56 Jakarta oleh wakil-wakil dari negara/ daerah yang akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat, untuk daerah Bangka piagam ditandatangani oleh Mohammad Jusuf Rasidi dan daerah Belitung ditandatangani oleh K.A. Mohammad Jusuf.Setelah ditandatanganinya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal14 Desember 1949 dan berdasarkan konstitusi ini negara berbentuk federasi. Bangka merupakan satuan kenegaraan yang tegak berdiri sendiri disamping Negara Republik Indonesia dan negara-negara Boneka bentukan Belanda, akan tetapi hal ini tidak berlangsung lama, setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) Nomor 141 Tahun 1950, Bangka dan Belitung disatukan kembali dalam Negara Republik Indonesia.

Pada tanggal 21 April 1950 datanglah ke Pangkalpinang Perdana Menteri Dr. Halim beserta rombongannya yang terdiri dari 18 orang, diantaranya Dr. Mohd. Isa Gubernur Sumatera Selatan. Pada tanggal yang sama bertempat di Keresidenan (sekarang rumah dinas Walikota Pangkalpinang) diserahkan pemerintahan atas Bangka kepada Gubernur Sumatera Selatan. Dengan penyerahan tersebut, maka bubarlah Dewan Bangka (Bangka Raad). Pemerintahan Republik Indonesia kemudian menetapkan R. Soemardjo pada tanggal 22 April 1950         sebagai Residen Bangka, kemudian pulau Bangka ditetapkan menjadi kabupaten yang terdiri atas 5 kewedanaan dan 13 kecamatan. Kewedanaan tersebut meliputi Bangka Utara yang beribukota di Belinyu, Kewedanaan Sungailiat yang beribukota di Sungailiat, Kewedanaan Bangka Tengah beribukota di Pangkalpinang, Kewedanaan Bangka Barat beribukota di Muntok dan Kewedanaan Bangka Selatan beribukota di Toboali. Sebagai Bupati Bangka pertama diangkatlah R. Soekarta Martaatmadja.

Gedung Societeit Concordia setelah tahun 1953 Masehi, seiring dengan dinasionalisasinya perusahaan-perusahan pertambangan timah, BTW (Banka Tinwinning Bedrjff), GMB (Gemenschaplijke Maatschappij Billiton) dan NV. SITEM (Singkep Tin Maatschappij) oleh pemerintah Republik Indonesia menjadi perusahaan milik negara (Perusahaan Negara atau PN Timah), maka pengelolaannya kemudian berada di bawah Unit Penambangan Timah Bangka (UPTB) dan namanya diganti menjadi Panti Wangka, sementara fungsinya tetap digunakan sebagai gedung pertemuan. Pada saat awal Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan sebagai provinsi pada tahun 2000, gedung Panti Wangka dijadikan sebagai gedung sementara DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terakhir gedung Panti Wangka, juga pernah dipakai sebagai Kantor Pengadilan Negeri Pangkalpinang ketika kantor Pengadilan Negeri di Jalan Jenderal Sudirman sedang direnovasi, dan saat ini Panti Wangka dijadikan sebagai Kantor KONI Kepulauan Bangka Belitung.

Karena bangunan ini merupakan bangunan bersejarah, baik dalam konteks sejarah lokal maupun nasional dan sangat penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan, sejarah serta memiliki nilai sosial budaya bagi masyarakat, maka oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar budaya, diregistrasi sebagai Bangunan Cagar Budaya dan harus dilindungi oleh negara.


Pusat Informasi Wisata Kota Pangkalpinang

PUSAT INFORMASI WISATA & GALERI SENI

  • Gedung Bubung Tiga, Jalan Rasakunda, Kelurahan Sriwijaya, 

          Kecamatan Girimaya,Kota Pangkalpinang, Propinsi Kepulauan

          Bangka Belitung Indonesia

  • Telepon : +62 (0717) 437323, 439175
  • Faks: +62 (0717) 439175
  • E-mail:

PUSAT INFORMASI WISATA PANTAI PASIR PADI

  • Jalan Raya Pasir Padi, Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan,
    Kota Pangkalpinang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
    Indonesia

PUSAT INFORMASI  WISATA BANDARA DEPATI AMIR

  • Ruang Kedatangan Bandara Depati Amir Angkasa Pura II

          Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Indonesia


 PUSAT INFORMASI  WISATA & GALERI DEKRANASDA
  • Kawasan Civic Centre, Jalan Merdeka Pangkalpinang

Peta Pangkalpinang

frontpage-map

Tautan Resmi

NANvJB_N1jVUNq82czkP9kpWTiPLv6IexbmDZvTQtVo